Kompasiana Kompas.com Cetak ePaper Kompas TV Bola Entertainment Tekno Otomotif Female Health Properti Urbanesia Images More

<a href='http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?n=ac22031e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/avw.php?zoneid=1319&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac22031e' border='0' alt='' /></a>

Berita Politik Humaniora Ekonomi Hiburan Olahraga Lifestyle Wisata Kesehatan Tekno Media Muda Green Jakarta Fiksiana Freez

Home

Politik

Politik

Artikel

Politik

Anna Risnawati

Bukan penulis hanya suka corat-coret dan bahagia jika bisa berbagi

Jadikan Teman |  Kirim Pesan

0inShare

Kelakuan Jokowi Kian Meresahkan

OPINI | 15 September 2013 | 13:17 Dibaca: 3771   Komentar: 70   8

Sepak terjang Jokowi semakin tak terkendali. Para politisi dan parpol mulai gerah dengan fenomena Jokowi. Bagaimana tidak, elektabilitasnya semakin hari semakin menjulang menembus kisaran 45%, disusul Jusuf Kalla 9% diurutan kedua dan Dahlan Iskan 7,8% diurutan ketiga. Para politisi yang sedang resah itu makin kuat menghembuskan kicauannya agar Jokowi konsen membenahi Jakarta membangun ‘Jakarta Baru.’ Secara tersamar Jokowi dilarang latah ikut-ikutan nyapres. Meskipun Jokowi tidak pernah berujar tentang pencapresannya. Kata-kata Jokowi saat kampanye Gubernur DKI Jakarta selalu menjadi andalan untuk menjegal Jokowi agar tidak ikut memasuki bursa capres. Mereka ketar ketir keberhasilan Jokowi dalam membereskan Jakarta adalah pertanda ‘buruk’ bagi para capres. Tidak pernah disangka bahwa Jokowi ‘berlari’ lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Dalam rentang waktu kurang dari satu tahun buah dari kerja keras Jokowi bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta. KJS, KJP , penataan PKL yang kian rapih, waduk-waduk yang kembali pada fungsinya dan rusun yang tadinya mangkrak kini berpenghuni, semua mendapat sambutan hangat dari masyarakat Jakarta.

Yang membuat para politisi semakin meradang karena loyalis PDIP ini telah memporak porandakan peta politik di Indonesia hanya dalam hitungan bulan. Semua skenario yang telah disusun rapi oleh para capres yang seharusnya tinggal syuting jadi bubrah. Karena ada skenario yang lebih seru harus syuting duluan. Para penulis skenario harus mengeluarkan ide baru untuk merevisi skenario yang telah disusun.

Kelakuan Jokowi di luar skenario yang terlihat belum lama ini, Jokowi mendatangi Gubernur BI Agus Martowardojo, untuk bekerja sama mengendalikan inflasi di Kota Jakarta. Alasannya DKI menjadi salah satu penyumbang inflasi nasional. Saat ini Jakarta berperan 22,5% terhadap inflasi nasional dan menyumbang 18% pertumbuhan ekonomi nasional. Pengawasan akan dilakukan di pusat-pusat perdagangan yang berhubungan dengan patokan harga, manajemen, distribusi dan komunikasi bahan-bahan pokok. Jokowi mencurigai ada permainan di antara pebisnis sehingga harga-harga melambung tinggi dan bermaksud membongkar siapa mafia di balik ini semua. Turun tangannya Jokowi untuk ikut andil dalam pengendalian inflasi ini mendapat respon positif dari Gubernur BI, Agus Marto. Dan berharap diikuti juga oleh kepala daerah lain dalam mengendalikan inflasi di daerahnya. Tanggapan dari Agus Marto ini bisa saja merupakan sinyal bahwa Jokowi mampu mengendalikan harga pangan dan memberangus pemain-pemain mafia pangan.

Pada kesempatan itu Jokowi mengajak Agus Marto blusukan ke Pasar Tanah Abang terkait bantuan teknis pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Perjanjian kerja sama antara BI dan Pemprov DKI Jakarta ini bertujuan meningkatkan akses UMKM kepada lembaga keuangan agar sektor UMKM lebih berkembang. Agus Marto memuji keberhasilan Jokowi di bidang ekonomi salah satunya dengan adanya prioritas untuk menjaga dan mengendalikan tekanan inflasi. Karena inflasi itu penggerus kesejahteraan rakyat. Suatu komitmen yang sangat bagus dari seorang pemimpin daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi daerahnya. Apakah ini pertanda bahwa Agus Marto mengirim sinyal dukungan terhadap Gubernur DKI yang disebut-sebut layak menjadi calon presiden?

Tindakan Jokowi ini tentu saja banyak diapresiasi oleh berbagai pihak yang berkompeten. Seorang pemimpin harus mampu bertindak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Seorang pemimpin harus mempunyai skala prioritas yang mana kepentingan rakyat lebih diutamakan. Dan Jokowi berhasil memilah-milah mana yang menyangkut kepentingan rakyat dan bukan kepentingan golongan.

Seperti halnya saat peluncuran mobil murah ramah lingkungan. Jokowi sempat mengungkapkan kerisauannya bahwa mobil murah akan menambah kemacetan arus lalu lintas Ibu Kota. Kata-kata Jokowi ini dipolitisir oleh orang-orang yang gerah dengan kelakuan Jokowi. Bahwa seorang pemimpin tidak sepantasnya mengeluh di depan rakyatnya. Karena memang sudah menjadi tanggung jawab Jokowi sebagai kepala daerah untuk bisa mengurai kemacetan. Terkait dengan kecemasan Jokowi, Menperin MS Hidayat menegaskan yang perlu diperhatikan saat ini sebenarnya adalah masalah infrastruktur yang harus dipercepat, manajemen lalu lintas diperbaiki, pelanggaran lalu lintas ditindak, tertib lalu lintas supaya tidak macet. Waduh, pak menteri ini apa tidak melihat bahwa Jokowi sedang bekerja untuk itu ? Alangkah baiknya bapak mendukung program Jokowi yang sedang gencar menggalakkan transportasi massal untuk rakyat.

Dan bukan Jokowi namanya kalau tidak menemukan solusi yang cepat di saat yang tepat. Karena keputusan LCGC ada di tangan Pemerintah Pusat, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa. “Kalau sudah diputuskan, apa kita harus berantem?” tanyanya datar. Banyak kebijakan-kebijakan Jokowi yang berbenturan dengan Pemerintah Pusat. Jokowi sempat menyatakan ketidaksetujuannya dengan PP no 41/2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan. Beliau berusaha agar kemudahan memiliki mobil murah tidak membebani arus lalu lintas Jakarta. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah karena menyangkut infrastruktur. Tapi Jokowi sudah mengantongi beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini. Misalnya melalui kebijakan ganjil genap, penerapan pajak progresif dan sistem jalan berbayar (ERP) yang rencananya tahun depan mulai diterapkan.

Tidak tahukah pak Jokowi kalau itu sebagian cara untuk menghentikan kelakuan bapak yang merajalela ? Mungkin Jokowi tidak menyadari kalau kelakuannya membuat galau lawan-lawan politiknya. Dengan berbagai cara mereka akan melemahkan kinerja Jokowi agar pembangunan ‘Jakarta Baru’ terkesan lamban. Bagi Jokowi majikannya adalah rakyat dan DKI Jakarta adalah wilayah kekuasaannya. Beliau sebagai kepala daerah berhak mengatur wilayahnya. Jika kebijakannya untuk mensejahterakan rakyat mendapat pertentangan, tak segan-segan beliau ‘melawan’ dengan solusi yang cerdas. Kelakuan Jokowi yang semakin pro rakyat tidak bisa diredam. Jokowi lebih berani membangkang kepada pak menteri yang notabene atasannya daripada kepada rakyat. Lalu kelakuan apalagi yang akan diperbuat Jokowi ?

Salam sukses

Tags:

 

• Laporkan
• Tanggapi

Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.

Siapa yang menilai tulisan ini?

8

Fajarbaru

Inspiratif

regian faqih

Aktual

Anhus Anhas Anhis

Aktual

Turyana

Inspiratif

Abednego

Aktual

Akip Firmanshah

Aktual

KOMENTAR BERDASARKAN :

Komentar Berikutnya

Tulis Tanggapan Anda